Wabup Inhil Serahkan Bantuan ke 1026 Jiwa Korban Banjir Desa Lahang Hulu

RIAUFAKTA.ID, GAUNG - Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, turun langsung ke lokasi untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kesulitan pasca bencana.

Menjumpai para korban, Wabup Inhil, Yuliantini, mengungkapkan rasa prihatin atas musibah yang terjadi. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian pemerintah daerah. 

"Terus terang saya sedih melihat kejadian banjir yang menimpa sejumlah desa di Inhil, termasuk di Lahang Hulu ini," kata Yuliantini, Selasa (25/3) siang.

"Apalagi terjadi saat bulan Ramadan, tentu menjadi ujian tersendiri bagi korban," sambungnya.

Dirinya berharap, bantuan berupa paket sembako yang disalurkan dapat meringankan beban masyarakat. 

"Semoga apa yang kami berikan hari ini, sedikit banyak dapat membantu bapak/ibu sekalian, ya,"

"Kami doakan bapak/ibu kuat menghadapi semua ini", ungkap Wabup Yuliantini. 

Selain menyerahkan bantuan, Yuliantini yang hadir didampingi dinas terkait, Camat dan Forkopimcam Gaung serta anggota DPRD ini, juga membuka dialog dengan masyarakat. 

"Kami ingin mendengar keluh kesah masyarakat, terkait persoalan banjir ini, dengan harapan kitemukan solusi agar ke depannya banjir tidak terulang kembali," imbuh Yuliantini. 

Selain penyerahan bantuan kebutuhan pokok, dalam kesempatan ini, juga dilaksanakan layanan kesehatan untuk masyarakat guna mengantisipasi munculnya penyakit akibat banjir.

Pemerintah Inhil Menggelar Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Penanganan Banjir di Wilayah Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait penanganan banjir yang tengah melanda wilayah Inhil. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sekda,dan dipimpin oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail.

Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, para asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Riau Kepri Syariah (BRK), PLN ULP Tembilahan, dan Pelindo Tembilahan.

Dalam arahannya, Junaidy Ismail menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan banjir. Ia juga mengingatkan bahwa proses penanganan banjir memerlukan dukungan dari pihak perbankan, dan mengajak BNI, BRI, dan BRK untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak. 

"Kami berharap semua pihak dapat memberikan sumbangsih dalam upaya ini," tambahnya.

"Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan kepada yang terdampak," ujar Junaidy. 

Lebih lanjut, Junaidy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk ikut berkontribusi dalam membantu warga yang terkena dampak banjir. 

"Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Dengan upaya kolaboratif, diharapkan penanganan banjir di wilayah Inhil dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail Pimpin Rapat Koordinasi Lanjutan Terkait Penanganan Banjir di Wilayah Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar rapat koordinasi lanjutan terkait penanganan banjir yang tengah melanda wilayah Inhil. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Sekda,dan dipimpin oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidy Ismail.

Rapat dihadiri oleh unsur Forkopimda, para asisten, serta sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Selain itu, hadir pula perwakilan dari Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Riau Kepri Syariah (BRK), PLN ULP Tembilahan, dan Pelindo Tembilahan.

Dalam arahannya, Junaidy Ismail menyampaikan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran untuk penanganan banjir. Ia juga mengingatkan bahwa proses penanganan banjir memerlukan dukungan dari pihak perbankan, dan mengajak BNI, BRI, dan BRK untuk berpartisipasi dalam membantu masyarakat yang terdampak. 

"Kami berharap semua pihak dapat memberikan sumbangsih dalam upaya ini," tambahnya.

"Pemerintah terus berupaya mencari solusi untuk mengatasi banjir dan memberikan bantuan kepada yang terdampak," ujar Junaidy. 

Lebih lanjut, Junaidy juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pelaku usaha, untuk ikut berkontribusi dalam membantu warga yang terkena dampak banjir. 

"Setiap kontribusi, sekecil apapun, sangat berarti bagi mereka yang membutuhkan," tegasnya.

Dengan upaya kolaboratif, diharapkan penanganan banjir di wilayah Inhil dapat dilakukan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Haji Herman Resmi Membuka Musrenbang RKPD Kabupaten Inhil Tahun 2026

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Musrenbang RKPD ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses perencanaan pembangunan yang telah dimulai dari tingkat desa, kelurahan, kecamatan, hingga forum konsultasi publik dan forum lintas perangkat daerah. 

Berbagai usulan yang dihimpun melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI) menjadi bahan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2026.

Dalam sambutannya, Haji Herman menekankan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 

Ia menyoroti peran perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Inhil dan menegaskan pentingnya keterbukaan serta kejujuran perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak.

"Kami berharap adanya transparansi dan kepatuhan dari perusahaan dalam membayar pajak," ujar Bupati Herman, kata Haji Herman di Aula Bappeda Inhil, Senin (24/3) pagi.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya mencari sumber pendanaan alternatif melalui berbagai mekanisme, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK), tugas pembantuan, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi, serta dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Inhil.

Musrenbang RKPD ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Ketua DPRD Inhil, Penjabat Sekretaris Daerah Inhil, Kepala Bappeda, Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Inhil, serta Kepala Bappeda Provinsi Riau yang bergabung secara virtual. Selain itu, turut hadir Kepala Bappeda dari beberapa kabupaten tetangga, seperti Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dan Kabupaten Tebo dari Provinsi Jambi.

Bupati Inhil Tegaskan Pemasangan Portal Untuk Batasi Angkutan Berat di Jalan Lintas Rengat- Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi (Rakoor) terkait pemasangan portal di Jalan Lintas Rengat - Tembilahan.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Rumah Dinas Bupati Inhil ini dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, H. Herman, SE, MT, didampingi Wakil Bupati Yuliantini, Sabtu (22/03/2025). 

Turut hadir dalam rakor ini Pj Sekda Inhil, Dandim 0314/Inhil, Kasat Intel Polres Inhil, Asisten II, para OPD terkait, Camat Kempas, Camat Tempuling, Camat Keritang, para kepala desa, serta perwakilan perusahaan batubara dan CPO (Crude Palm Oil).

Dalam rapat tersebut, Bupati Inhil Herman menegaskan bahwa pemasangan portal ini bertujuan untuk melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat angkutan batu bara dan CPO yang melebihi kapasitas. Ia juga menawarkan kepada pihak perusahaan untuk memanfaatkan stockpile bekas PT Riau Bara Harum (RBH) sebagai lokasi alternatif penyimpanan sementara.

"Kami ingin memastikan bahwa infrastruktur jalan tetap terjaga. Oleh karena itu, kami menawarkan opsi pemanfaatan stockpile bekas PT Riau Bara Harum sebagai solusi," 

"Kami juga meminta pihak perusahaan untuk berkoordinasi dengan pemerintah desa yang dilalui angkutan berat serta menjaga hubungan baik dengan masyarakat setempat," ujar Bupati Herman.

Selain itu, Bupati Herman menginstruksikan dinas terkait untuk segera memasang portal guna membatasi kendaraan berat yang melintas di ruas jalan tersebut.

Sementara itu, Wakil Bupati Yuliantini menyoroti kerusakan jalan yang semakin parah akibat tingginya volume kendaraan berat.

"Hampir 50 persen jalan di Inhil mengalami kerusakan berat akibat lalu lintas kendaraan berat. Ada sekitar 250 kendaraan yang beroperasi setiap harinya di jalur ini. Jadi selama ini, ke mana bapak-bapak semua? Jalan rusak ini sudah lama terjadi, tapi kontribusi perusahaan di mana?" tegas Yuliantini.

Ia juga menegaskan bahwa perusahaan harus berkomitmen dalam menjaga infrastruktur jalan dan berkontribusi dalam perbaikannya.

Rapat ini belum menghasilkan keputusan final, namun pemerintah meminta pihak perusahaan segera melakukan survei lapangan untuk menentukan solusi terbaik guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan mencegah kerusakan lebih lanjut.

Asisten II Junaidy Ismail Himbau Masyarakat Untuk Menjaga Persatuan dan Keharmonisan di Bulan Ramadhan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Memasuki hari ke-19 bulan suci Ramadhan 1446 H, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Pemkab Inhil) menggelar acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama dengan Kerukunan Bubuhan Banjar Kabupaten Inhil. 

Acara ini berlangsung di kediaman rumah dinas Bupati Inhil pada Rabu, 19 Maret 2025.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Inhil diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, Junaidy Ismail, membacakan sambutan tertulis dari Bupati Inhil. 

Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat, terutama di bulan suci Ramadan.

"Saya mengimbau kepada semua pihak, terutama seluruh komponen masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir, untuk terus menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan guna menciptakan situasi yang kondusif, aman, damai, dan harmonis," ujar Junaidy Ismail saat membacakan sambutan Bupati.

Selain itu, Bupati juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dan kerja sama dalam membangun serta memajukan daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

"Mari kita semua jadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan kualitas spiritualitas kita," lanjutnya.

Acara ini turut diisi dengan tausiyah agama yang disampaikan oleh Ustadz Delfa Hariyadi, kemudian ditutup dengan doa bersama, dilanjutkan dengan buka puasa dan salat Magrib berjemaah.

Singgung Kinerja Bapenda, Bupati Inhil Ancam Bakal Tutup UPT

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, menyoroti kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih belum maksimal.

Hal itu disampaikan Haji Herman saat menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Inhil tahun 2026, Kamis (13/3/25) lalu.

Haji Herman menyampaikan kritik tajam terkait kinerja pegawai di Bapenda. Ia menilai bahwa meskipun beban kerja di instansi tersebut berat, banyak pegawainya yang tidak bekerja secara optimal dalam meningkatkan PAD. 

"Bebannya berat kerja di Dispenda, jadi jangan bangga duduk di Dispenda tu, apalagi banyak pula liat macam-macam di dalam tu. Kalau tidak seperti inilah, PAD segini-gini juga," ujar Haji Herman.

Haji Herman yang memiliki pengalaman sebagai Kepala Dispenda sebanyak tiga kali, dua kali di tingkat kabupaten dan sekali di tingkat provinsi, menyoroti rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD. 

Dari total anggaran Rp2 triliun, PAD yang dihasilkan hanya sekitar Rp250 miliar. Menurutnya, lemahnya ketegasan dalam pengelolaan pendapatan menyebabkan kondisi ini tetap stagnan.

Haji Herman menegaskan perlunya evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dispenda yang dinilai tidak efektif. 

Sebagaimana data yang ia terima, bahwa belanja pegawai yang terlalu tinggi. Dari total APBD Rp1,7 triliun, sekitar Rp1,1 triliun dialokasikan untuk belanja pegawai, yang menurutnya tidak ideal.

"Hari ini saya perlu juga evaluasi UPT-UPT Disepnda ni kalau biaya operasionalnya lebih besar daripada pendapatannya tutup aja UPT-UPT tu sudah," tegasnya.

Ia mempertanyakan untuk apa ada Dispenda namun pembayaran pajak tetap dipersulit, baik dari dokumen, proses administrasi yang berbelit, dan perpindahan data yang pada akhirnya banyak yang enggan untuk kembali membayar pajak.

"Mau bayar pajak aja susah. Orang kalau mau bayar pajak tu beginilah, KTP lah, pindah pindah, orang tak mau lagi dia bayar pajak," ucap Herman.

Terakhir, Ia menyampaikan Struktur APBD yang baik itu 70:30, 70 persen untuk pembangunan dan 30 persen untuk belanja pegawai, atau minimal 51:49.

"Struktur APBD ini menurut yang bagus itu maunya 70:30, 70 persen untuk pembangunan 30 persen untuk gaji pegawai hari ini kita kebalikan 70 persennya untuk belanja pegawai." Tutupnya.

Bea Cukai Tembilahan Perkuat Komitmen Dalam Mewujudkan WBBM dan Peningkatan Kinerja PPNPN

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bea Cukai Tembilahan terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Salah satu langkah yang diambil adalah dengan fokus pada penguatan integritas dan peningkatan kinerja Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN) di kantor tersebut.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea Cukai Tembilahan menyampaikan materi terkait pentingnya menjaga sikap dan perilaku di masyarakat, memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa, serta senantiasa meningkatkan kinerja.

Dalam kegiatan tersebut, beliau juga mengingatkan seluruh pegawai untuk selalu bersyukur dan menghindari tindakan yang bertentangan dengan prinsip integritas, seperti perjudian online dan pinjaman online.

“Penting bagi kita untuk menjaga etika kerja, saling mengingatkan satu sama lain, dan menghindari segala bentuk kegiatan negatif yang dapat merusak reputasi dan integritas organisasi,” ujar Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan.

Penyuluhan tersebut bertujuan untuk memperkuat kesadaran integritas di kalangan pegawai Bea Cukai Tembilahan, khususnya bagi PPNPN yang memiliki peran penting dalam mendukung operasional kantor.

Diharapkan, dengan pendekatan ini, Bea Cukai Tembilahan dapat terus beroperasi dengan prinsip profesionalitas dan integritas yang tinggi, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mahasiswa Desak Bupati Inhil Evaluasi Dinas Perizinan dan Cabut Izin PT PWP

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demontrasi menuntut Bupati Indragiri Hilir (Inhil) mengevaluasi Dinas Perizinan dan cabut izin PT Pelita Wijaya Perkasa (PT PWP).

Demontrasi dan tuntut ini buntut dari ribuan hektare kebun kelapa masyarakat Kecamatan Enok rusak parah diserang hama kumbang yang diduga akibat replanting perusahaan sawit tersebut.

"Evaluasi Dinas DLHK dan Perizinan, kami menilai dinas terkait melakukan kelalaian," kata Ketum HMI Inhil, Muhammad Yusuf, Jumat (14/3/25).

Sementara itu, Korlap aksi, Mohd Idris, saat berorasi mengatakan bahwa PT PWP diduga telah melakukan kejahatan lingkungan. Dimana hampir 80% kebun kelapa masyarakat rusak parah.

"Hampir 80% kebun masyarakat rusak parah. Kami menuntut pertanggungjawaban dari pihak perusahaan," sebut Mohd Idris.

Lebih lanjut Mohd Idris mengatakan dengan rusaknya kebun tersebut, mengakibatkan masyarakat terseok-seok secara ekonomi, 90% masyarakat bergantung dari kebun kelapa.

"Kerusak kebun tersebut tidak sedikitpun upaya baik dari perusahaan untuk melakukan pemulihan dan ganti rugi. Kami dijajah di tanah sendiri," ungkapnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Bupati Inhil, Haji Herman, berkomitmen menindaklanjuti dan akan memediasikan ke pihak perusahaan bertanggungjawab atas rusaknya kebun kelapa masyarakat 

"Kita tindaklanjuti agar pihak perusahaan bertanggungjawab kepada masyarakat yang kebunnya terdampak hama kumbang," ungkapnya.

Mengenai ganti rugi dan kompensasi, Haji Herman tetap mendahulukan musyawarah masyarakat apakah tuntutannya berbentuk gati rugi atau digantikan dengan kebun plasma.

"Tergantung masyarakat nantinya, maunya seperti apa. Yang jelas persoalan ini harus diselesaikan," tegasnya.

Bukan hanya mengenai ganti rugi, Haji Herman juga akan menyelidiki keberpihakan OPD, yakni Dinas Perizinan dan DLHK dalam menangani kasus serangan hama kumbang yang sudah dalam ini.

Dimana sebelumnya, sudah beberapa kali digelar hearing di DPRD, pihak perusahaan tidak pernah hadir. Begitu juga pihak dinas terkait, yang memancing kemarahan masyarakat Kecamatan Enok.

"Jika OPD terkait ada indikasi bermain, baik Dinas Perizinan dan DLHK, akan kita tindaklanjuti dengan tegasnya," tukasnya.

"Begitu juga dengan pihak perusahaan, jika tidak mengindahkan pemerintah, akan kita cabut izinya," sambungnya.

Haji Herman menegaskan, mengenai penyelesaian kerusakan kebun masyarakat Enok merupakan tugas pemerintah, dan akan diselesaikan setelah lebaran dengan memanggil pihak terkait.

"Adik-adik tidak datang kesini pun akan kita tindaklanjuti, pemerintah punya kewajiban untuk menyelesaikan persoalan ini. Habis lebaran akan kita selesaikan." Tutupnya. 

Untuk diketahui, aksi demontrasi tersebut digelar oleh Mahasis HMI Inhil, GMNI, DPD YEY, dan Persatuan Mahasiswa Kecamatan Enok yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Masyarakat (Gempar).

Hingga berita ini dilansir, awak media belum mendapatkan konfirmasi dari pihak PT PWP mengenai hak jawabnya atas tudingan kerusakan kebun masyarakat akibat hama kumbang.

Buka FKP Rancangan Awal RKPD Inhil 2026, Haji Herman: Pemkab Akan Cermat Selesaikan Persoalan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026.

Forum yang digelar di Kantor Bappeda Inhil, Jalan Akasia, Tembilahan, Kamis (13/3/2025) ini dibuka oleh Bupati Inhil Haji Herman dan dihadiri Ketua DPRD Inhil Iwan Taruna, jajaran OPD, serta camat, lurah, dan kepala desa yang mengikuti secara daring.

Dalam sambutannya, Bupati Herman menegaskan bahwa RKPD 2026 merupakan tahun terakhir dari RPJPD 2024-2026 serta awal penyusunan RPJMD 2025-2029. 

Oleh karena itu, perencanaan harus cermat, tepat, dan prosedural agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.

“APBD Kabupaten Inhil saat ini sebesar Rp1,7 triliun, dengan belanja tetap Rp1,1 triliun dan sisa Rp633,3 miliar. Seluruh OPD diminta memaksimalkan pemanfaatannya guna mendukung visi Indragiri Hilir Hebat, Gemilang dengan Pertanian Terpadu menuju Masyarakat Sejahtera,” ujar Bupati Herman.

Adapun strategi dan prioritas pembangunan yang ditekankan dalam RKPD 2026 meliputi:

Peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan serta pendidikan.

Penanggulangan kemiskinan dan peningkatan produktivitas kerja.

Pengembangan potensi agroindustri daerah.

Pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah.

ptimalisasi pendapatan asli daerah, terutama melalui pajak bumi dan bangunan.

Bupati juga menegaskan pentingnya efisiensi belanja daerah, sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Kemendagri. 

Pemerintah akan mengurangi pengeluaran non-prioritas, meningkatkan efisiensi operasional, serta memastikan anggaran digunakan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Dengan perencanaan yang matang, efisien, dan tepat sasaran, kita dapat mewujudkan pembangunan yang lebih baik demi kesejahteraan masyarakat Inhil,” tutup Bupati Herman.

Bupati Inhil Safari Ramadhan ke Keritang Sekaligus Serahkan Bantuan CSR

 

RIAUFAKTA.ID, KERITANG – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman melaksanakan Safari Ramadhan ke Kecamatan Keritang, tepatnya di Kota Baru Seberida pada Rabu, 12 Maret 2025. 

Kegiatan safari Ramadhan ini berlangsung dengan penuh khidmat dan menjadi ajang kebersamaan dan menjalin tali silaturahmi dengan masyarakat setempat.

Safari Ramadhan kali ini dimulai dengan sambutan yang disampaikan oleh Camat Keritang, yang mewakili Bupati Inhil. 

Camat Keritang menyampaikan apresiasi atas perhatian yang diberikan Bupati H. Herman terhadap masyarakat Keritang. 

Dalam sambutannya, camat juga mengajak semua pihak untuk terus meningkatkan kepedulian sosial, terutama di bulan yang penuh berkah ini.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Penyerahan bantuan ini dilaksanakan pada sore hari dan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada warga yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan selama bulan suci Ramadhan.

Tidak berhenti di situ, acara dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara Bupati, Camat, dan masyarakat setempat. 

Pada malam hari, Keakraban semakin terasa ketika para jamaah melaksanakan Sholat Isya dan Tarawih berjamaah, yang menambah keberkahan acara Safari Ramadhan kali ini.

Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Rakyat Indonesia (BRK) Syariah kepada Ketua Masjid Mauizatul Hasanah, Kota Baru Seberida. 

Bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan masjid dan fasilitas ibadah di wilayah tersebut.

Bupati H Herman menyampaikan, “Semoga bantuan ini dapat memberikan manfaat untuk kemajuan masjid dan semakin mempererat tali persaudaraan antar sesama umat. Ini adalah bagian dari komitmen kita untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Indragiri Hilir,"

Kegiatan Safari Ramadhan yang diadakan di Kecamatan Keritang ini mendapat sambutan hangat dari warga setempat. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan berbagai bantuan yang diberikan, serta merasakan kebersamaan yang tercipta dalam suasana Ramadhan. 

Bupati Haji Herman berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam bulan suci yang penuh berkah ini.

Bupati Inhil Kumpulkan Mobil Dinas Pejabat, Dicek dan Diperiksa

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Demi tertibnya administrasi barang milik Pemerintah Daerah (Pemda), Bupati Indragiri Hilir, Haji Herman lakukan pemeriksaan langsung mobil dinas Aparatur Sipil Negara se Kabupaten Inhil. 

Terdapat 160 unit kendaraan plat merah terparkir di halaman kantor bupati pada Senin (10/3) pagi, guna diperiksa oleh Bupati Inhil yang dalam hal ini didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Tantawi Jauhari dan stakeholder terkait.

“Memang yang ada hari ini baru 160 unit, belum terkumpul semua karena masih ada kendaraan yang sedang beroperasi di lapangan dan adapula yang mengalami rusak berat”, ungkap Bupati Inhil, Haji Herman.

Orang nomor satu di Inhil ini menjelaskan, dikumpulkannya kendaraan dinas tersebut demi pengelolaan aset pemda yang efektif dan efisien.

“Kita ingin lihat jumlah kendaraan yang siap untuk beroperasi. Setelah kita cek, akan kita diskusikan untuk pemeretaan pada masing-masing  perangkat daerah,"

"Kalau ada yang layak untuk dilelang sesuai penilaian Tim Independent, tak menutup kemungkinan akan kita lelang”, Bupati Herman melanjutkan.

Tak hanya kendaraan roda 4 dan 6 , selanjutnya Pemkab Inhil akan melakukan pemeriksaan untuk kendaraan roda dua. Dengan adanya pemeriksaan ini, selain untuk tertib administrasi tetapi juga meningkatkan rasa tanggung jawab bagi pengguna kendaraan dinas tersebut.

Surat Edaran Bupati Inhil Tentang Tertib Ramadhan 1446 M

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman keluarkan surat edaran tentang tertib selama Ramadhan 1446 M Tahun 2025.

Surat Edaran nomor 341/SE/II/2025 tentang tertib Ramadhan 1446 H tersebut dikeluarkan pada tertanggal 28 Februari 2025 ditandatangani langsung oleh Bupati Haji Herman.

Edaran itu dalam rangka menciptakan rasa aman, nyaman serta kondusif, dan kekhusyukan dalam menjalankan ibadah selama bulan Ramadhan.

Dalam edaran tersebut tertulis 3 poin utama, diantaranya soal pelaksanaan panduan ibadah Ramadhan kepada seluruh umat Islam/pengurus Masjid/Musholla.

Selanjutnya, soal pelaksanaan aktivitas usaha dengan berbagai ketentuan yang ditujukan kepada pemilik usaha tertentu. Serta, penegasan akan diberi sanksi sesuai aturan terhadap segala bentuk pelanggaran dari Surat Edaran ini.

Fokus soal Ketentuan Aktivitas Usaha

Atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhil, melalui Surat Edaran dari Bupati H Herman ini memuat setidaknya ada 6 sub poin pada edaran poin 2. Diantaranya; pertama, pengelola hotel, wisma, penginapan, dan rumah kos agar tetap mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku sebagaimana mestinya.

Kemudian yang kedua, khusus restoran dan hiburan yang merupakan fasilitas hotel dapat dibuka untuk tamu hotel selama bulan suci Ramadhan dengan membatasi jam operasional dimulai pukul 21.00 s/d 24.00 WIB.

Ketiga, dilarang memperjual-belikan, membunyikan, menyalakan alat yang dapat menimbulkan suara ledakan dengan sengaja pada siang hari ataupun malam hari yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah.

Selanjutnya yang keempat, tempat hiburan umum khusus karaoke ditutup selama bulan suci Ramadhan. Kelima, dilarang melakukan aktivitas di Warnet termasuk arena permainan seperti Billiard, PlayStation, Game Online, dan sejenisnya mulai pukul 18.00 s/d 21.00 WIB.

Dan, terakhir, bagi pemilik warung dan rumah makan maupun sejenisnya dapat menjalankan aktivitas seperti biasa. Namun, tetap menghormati umat Muslim yang sedang menjalankan ibadah Ramadhan, dengan cara tidak membuka pintu terlalu lebar/tutup dengan tirai.

Tidak kalah penting, untuk restoran/rumah makan/warung makan kaki lima/kedai kopi/cafe dan sejenisnya hanya dapat dibuka dengan tidak menampilkan pertunjukan live musik di malam hari selama bulan Ramadhan. Dikecualikan, fasilitas kuliner yang ada dan menyatu pada hotel.

Satpol PP Inhil Tegas!

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) siap melakukan tindakan yang terukur kepada pelanggar Surat edaran tersebut.

Hal itu disampaikan langsung oleh Plt Kepala Satpol PP Kabupaten Inhil, Sutriadi saat dikonfirmasi, Jumat (28/2/2025).

"Bagi yang melanggar akan kita kenakan sesuai sanksi di Perda," tegas Sutriadi seperti dilansir porospro.

"Surat Edaran itu terbit sesuai Perda nomor 3 tahun 2023 tentang Trantibum dan hasil Rapat kordinasi bersama Polres dan Kodim, dimana di dalamnya ada tentang Tertib Bulan Ramadhan," tambahnya

Jelang Ramadhan, Pemerintah Pastikan Stok dan Harga Bahan Pokok Stabil

 

RIAUFAKTA.ID - Menjelang bulan suci Ramadan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah pasar tradisional di Pekanbaru, Jumat (28/2/25). Sidak ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok menjelang meningkatnya permintaan masyarakat.

Asisten II Setdaprov Riau, M Job Kurniawan, yang memimpin langsung sidak tersebut, menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk mengetahui kondisi harga bahan pokok secara langsung. Dua pasar yang menjadi lokasi pemantauan adalah Pasar Cik Puan dan Pasar Rakyat Palapa.

"Hari ini kami melakukan sidak pasar menjelang Ramadan. Kami hadir dari Pemprov Riau bersama jajaran untuk memantau harga dan memastikan stok bahan pokok tetap aman," ujar Job Kurniawan.

Dalam sidak tersebut, ditemukan beberapa bahan pokok mengalami kenaikan harga. Di antaranya daging ayam ras dan telur ayam.

"Untuk telur yang biasanya dijual Rp50 ribu per papan, sekarang naik menjadi Rp54 ribu," kata Diana, salah satu pedagang di Pasar Cik Puan.

Yono, pedagang daging ayam ras di pasar yang sama, juga menyampaikan hal serupa. "Harga daging ayam sebelumnya Rp23 ribu per kg, kini naik menjadi Rp28 ribu hingga Rp30 ribu per kg," jelasnya.

Namun, beberapa bahan pokok lainnya, seperti cabai, bawang, minyak goreng, dan daging sapi, masih relatif stabil. Cabai merah Medan dijual Rp44 ribu per kg, cabai merah Bukit Rp52 ribu per kg, dan cabai hijau Rp30 ribu per kg. Harga minyak goreng curah berada di angka Rp17 ribu per liter, bawang merah Rp30 ribu per kg, bawang putih Rp40 ribu per kg, serta daging sapi Rp140 ribu per kg.

"Di Pasar Cik Puan, harga bawang merah Rp30 ribu per kg, sementara di Pasar Palapa sedikit lebih tinggi, Rp35 ribu per kg. Hal ini disebabkan perbedaan skala pasar, di mana Pasar Cik Puan lebih besar," jelas Job Kurniawan.

Sebagai langkah antisipasi lonjakan harga, Pemprov Riau juga berkoordinasi dengan distributor dan Bulog untuk mengadakan operasi pasar murah selama Ramadan.

"Saat bulan Ramadan, kami akan menggelar operasi pasar di beberapa titik melalui Disperindag, Dinas PTPH, serta PT Pos Indonesia," ungkapnya.

Lebih lanjut, Job mengimbau para pedagang agar tidak menaikkan harga secara berlebihan meskipun permintaan meningkat.

"Jangan jadikan momen Ramadan untuk menaikkan harga yang tidak wajar. Kita tetap menghormati mekanisme pasar, namun kami berharap harga tetap stabil agar masyarakat tidak terbebani," ujarnya.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar berbelanja secara bijak dan tidak melakukan pembelian berlebihan.

"Cukup belanja sesuai kebutuhan, tidak perlu menimbun bahan pokok agar harga tetap terkendali dan pasokan tetap tersedia," pungkasnya.

Sumber : https://riauaktual.com/news/detail/104396/pemprov-riau-sidak-pasar-jelang-ramadan-pastikan-stok-dan-harga-bahan-pokok-stabil

Wabup Yuliantini Laksanakan Tugas Pertama di Ruang Kerja

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Setelah resmi dilantik sebagai Wakil Bupati Indragiri Hilir pada 20 Februari 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Yuliantini memulai tugas pertamanya di ruang kerjanya pada Senin, 24 Februari 2025. 

Kehadiran Yuliantini di kantor menandai awal kepemimpinannya dalam membantu Bupati Inhil, Haji Herman, dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Inhil.

Pada hari pertama bertugas, Yuliantini langsung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual. 

Rapat ini merupakan agenda penting yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi saat ini. 

Kehadiran beliau dalam rapat ini menunjukkan komitmennya untuk terlibat aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di sektor ekonomi daerah.

Dalam pernyataannya, Yuliantini menegaskan kesiapannya untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.

"Jabatan ini adalah amanah yang harus saya emban dengan sebaik-baiknya. Saya akan berupaya semaksimal mungkin untuk bekerja demi kepentingan masyarakat Inhil," ujar Yuliantini.

"Bersama Bupati Herman, kami akan menjalankan program-program pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat," sambungnya.

Lebih lanjut, Yuliantini menambahkan bahwa sinergi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah sangat penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Inhil.

"Kami akan terus berkolaborasi dengan semua pihak, termasuk jajaran OPD, tokoh masyarakat, serta dunia usaha agar pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," tambahnya.

Sebelumnya, usai pelantikan, Bupati Herman dan Wakil Bupati Yuliantini menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat Indragiri Hilir atas dukungan yang diberikan.

Mereka juga menegaskan komitmen mereka untuk bekerja keras dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, responsif, dan berpihak kepada rakyat. Sebelum memulai tugas resmi di kantor.

Bupati Inhil Haji Herman Ikuti Retreat Kepemimpinan di Akademi Militer Magelang

RIAUFAKTA.ID, MAGELANG – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Haji Herman, secara resmi memulai retreat Kepemimpinan yang berlangsung di Akademi Militer Magelang. 

Kegiatan ini akan berlangsung selama satu minggu ke depan dengan fokus pada peningkatan kapasitas kepemimpinan dan strategi tata kelola pemerintahan.

Retret kepemimpinan ini diikuti oleh sejumlah pemimpin daerah dan pejabat pemerintahan yang bertujuan untuk memperkuat wawasan kebangsaan, kedisiplinan, serta manajemen pemerintahan yang lebih efektif.

Dalam keterangannya, Haji Herman menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi kesempatan berharga bagi para pemimpin daerah untuk memperdalam pemahaman tentang kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.

“Dengan mengikuti retreat ini, saya berharap dapat mengimplementasikan nilai-nilai kepemimpinan yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala daerah," kata Haji Herman, Jumat (21/2/25).

"Kami ingin memastikan kebijakan yang diambil selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan kesejahteraan masyarakat,” sambungnya.

Akademi Militer Magelang menjadi tuan rumah dalam program ini karena memiliki pengalaman dan tradisi yang kuat dalam membentuk karakter pemimpin yang berintegritas dan berwawasan kebangsaan. 

Selama satu minggu ke depan, para peserta akan mengikuti serangkaian pelatihan yang mencakup strategi kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta ketahanan mental dan fisik.

Retreat Kepemimpinan ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan daerah, khususnya dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih profesional dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Dengan mengikuti program ini, Bupati Indragiri Hilir menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas kepemimpinan demi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat Inhil.

Selain itu, keamanan selama retret dijaga ketat oleh 937 personel gabungan, memastikan kelancaran dan keselamatan seluruh rangkaian kegiatan.

Jelang Bulan Puasa, Disperindagkop UKM Memastikan Bahwa Stok Gas LPG Bersubsidi 3 Kg Tersedia dan Aman

 

RIAUFAKTA.ID - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Riau memastikan bahwa stok gas LPG bersubsidi 3 kilogram di Riau dalam kondisi aman dan tersedia.

Hal ini dipastikan setelah koordinasi intensif dengan Pertamina terkait pasokan gas, terutama menghadapi lonjakan permintaan jelanh maupun saat bulan suci Ramadhan 2025.

"Stok gas LPG 3 Kg aman, kuotanya tersedia. Dari hasil pemantauan kami di lapangan, tidak ditemukan kelangkaan," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Industri, Perlindungan Konsumen, dan Tertib Niaga Disperindagkop UMKM Riau Ahyu Suhendra, Kamis (13/02/2025).

Namun, untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan, lanjut Ahyu, Disperindag Riau akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa pangkalan gas LPG dalam waktu dekat.

"Nanti kita akan melakukan pengawasan langsung ke lapangan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Ini untuk memastikan gas bersubsidi tepat sasaran," ujarnya.

Ahyu menyatakan, jika Disperindagkop Riau berkomitmen menjaga kelancaran distribusi dan memastikan masyarakat yang berhak mendapatkan manfaat dari subsidi pemerintah.

Ahyu menegaskan, seluruh pangkalan gas LPG 3 Kg wajib menjual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini untuk memastikan masyarakat kurang mampu dapat menikmati subsidi tanpa beban tambahan.

"Jadi tidak boleh pangkalan gas LPG 3 Kg menjual di atas HET, karena ini barang bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu," tutupnya.**

Pedagang Yang Masih Menjual Minyakita di Atas HET Siap-siap Disanksi

 

RIAUFAKTA.ID, PEKANBARU - Para pedagang di Kota Pekanbaru, diingatkan untuk menjual minyak goreng Minyakita sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Pasalnya, masih didapati pedagang yang menjual minyak goreng curah subsidi itu diatas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin mengatakan, warga bisa melaporkan pedagang yang menjual Minyakita di atas HET. Mereka bisa melaporkannya ke Disperindag maupun ke pihak kepolisian.

"Laporkan kalau ada, ada sanksi. HET itu kan harga eceran tertinggi, harga itu sudah jelas dan diperhitungkan oleh kementrian," tegas Zulhelmi Arifin, Selasa (28/1).

Sanksi yang diberikan bisa berupa teguran hingga pemberhentian pasokan dari agen. Dirinya mengaku tidak tinggal diam dengan kondisi tersebut. Ia menyebut bahwa tim dinas sudah turun ke lapangan melakukan pemantauan.

Sejumlah pedagang di pasaran Kota Pekanbaru mulai kesulitan mendapat pasokan Minyakita. Mereka kesulitan untuk mendapat minyak goreng subsidi pemerintah itu dari para agen.

Kondisi ini membuat harga pun jadi tinggi dari tingkat agen. Pedagang di pasaran pun menjual minyak goreng subsidi itu di harga Rp 17.000 per liter.

Harga itu jelas melewati HET yang ditetapkan. Minyakita memiliki HET di harga Rp 15.700 per liter.

Dirinya bakal menindaklanjuti tinjauan lapangan oleh tim. Ia menyadari bahwa pedagang mestinya mengikuti regulasi  HET.

Pihaknya sudah menyiapkan sejumlah spanduk untuk memberitahu warga perihal besaran HET Minyakita di pasaran. Mereka jangan sampai menjual di atas HET.

"Kalau mereka menjual di atas HET, itu sudah melanggar," pungkasnya.

Sumber : https://riauaktual.com/news/detail/103725/pedagang-di-pekanbaru-yang-masih-jual-minyakita-di-atas-het-siapsiap-disanksi

Presiden Prabowo Lantik 6 Pasangan Kepala Daerah Terpilih di Provinsi Riau Pada 6 Februari 2025 di Istana Negara

RIAUFAKTA.ID, JAKARTA - Sebanyak enam pasangan kepala daerah terpilih di Provinsi Riau akan dilantik pada 6 Februari 2025 di Istana Negara, Jakarta. Pelantikan ini akan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, sebagai bagian dari gelombang pertama pelantikan kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024.

Keputusan ini merupakan hasil kesepakatan antara DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Diketahui, di Provinsi Riau terdapat enam daerah yang tidak menghadapi sengketa di MK dan akan dilantik pada 6 Februari 2025, yaitu pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih Abdul Wahid-SF Hariyanto, pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis terpilih Kasmarni-Bagus Santoso.

Selanjutnya pasangan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu terpilih Ade Agus Hartanto-Hendrizal, Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir terpilih Herman-Yuliantini, Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti terpilih Asmar-Muzamil serta Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan terpilih Zukri-Husni Thamrin.

Namun, terdapat tujuh daerah lain di Riau yang hasil pilkadanya masih bersengketa di MK. Daerah-daerah tersebut meliputi Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Pelantikan kepala daerah di daerah-daerah ini akan menunggu hingga proses hukum di MK selesai.

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan resmi para kepala daerah terpilih untuk memimpin wilayah masing-masing, dengan fokus pada realisasi program kerja dan visi misi yang telah dijanjikan kepada masyarakat.

Sebanyak 30 Pegawai dan Staf DPRD Riau Telah Kembalikan Dana Perjalanan Dinas Fiktif, Total Rp2,1 Miliar

 

RIAUFAKTA.ID - Sebanyak 30 pegawai dan staf di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau telah mengembalikan dana perjalanan dinas fiktif yang sebelumnya diterima. Total dana yang berhasil dikembalikan mencapai Rp2,1 miliar.

Namun, sebagian besar penerima dana tersebut diketahui masih belum melunasi kewajiban mereka.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau memberikan tenggat waktu hingga akhir Januari 2025 untuk pengembalian dana. Hal ini telah menjadi kesepakatan bersama antara aparat penegak hukum dan para penerima dana fiktif di lingkungan Setwan DPRD Riau.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD Riau, Khuzairi, mengapresiasi langkah beberapa pegawai yang telah mengembalikan uang tersebut. Ia mengingatkan pihak-pihak yang terlibat agar mematuhi arahan dari Polda.

“Kami hanya meminta seluruh pegawai dan staf yang terlibat untuk mematuhi hukum. Masih ada waktu untuk menindaklanjuti pengembalian ini,” kata dia, Sabtu (25/1/25).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Polda Riau telah memberikan peringatan tegas bahwa mereka yang tidak memenuhi kewajiban pengembalian dana akan berhadapan dengan proses hukum dan terancam status sebagai tersangka.

Sumber : https://riauaktual.com/news/detail/103706/30-pegawai-setwan-dprd-riau-kembalikan-dana-sppd-fiktif-total-rp21-miliar