Ketua PJID Riau JB Gian B Marbun Silaturahmi Bersama Awak Media dan Pemuda Guntung

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Suasana penuh keakraban terlihat dalam pertemuan Ketua PJID Provinsi Riau, JB Gian B Marbun, bersama awak media dan tokoh pemuda Guntung yang berlangsung santai sambil ngopi bersama.

Kegiatan tersebut digelar di Kedai Kopi Mahkota, Jalan Lingkar Tembilahan, dan dihadiri oleh sejumlah jurnalis dari berbagai media. Dalam suasana santai namun penuh makna, para peserta berdiskusi ringan terkait berbagai isu pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil).

Pertemuan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang diskusi terbuka. Para awak media dan tokoh pemuda saling bertukar pikiran, menyampaikan pandangan, serta memberikan masukan demi kemajuan daerah ke depan.

Ketua PJID Riau, JB Gian B Marbun, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa sinergi antara media dan masyarakat, khususnya kalangan pemuda, sangat penting dalam mengawal pembangunan yang berkelanjutan dan transparan.

Sementara itu, Borkat Siregar selaku tokoh pemuda Guntung menilai kegiatan tersebut membawa dampak positif. Ia menegaskan pentingnya peran pemuda dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga komunikasi yang baik dengan insan pers.

Pertemuan ini sangat baik dan membawa nilai positif. Kita bisa saling bertukar pikiran demi kemajuan Indragiri Hilir ke depan, ujarnya.

Diharapkan, melalui kegiatan seperti ini, hubungan antara media, tokoh masyarakat, dan pemuda semakin solid, sehingga mampu berkontribusi nyata dalam mendorong pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pemda Inhil Tegaskan Proses Pengisian Komisaris BPR Gemilang Berjalan, Operasional Tetap Diawasi OJK

RIAUFAKTA.ID, ADV, 11 APRIL 2026 — Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menegaskan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan komisaris di Bank BPR Gemilang tengah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku, sekaligus memastikan operasional bank tetap berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Inhil, Dwi Budianto, membenarkan adanya kekosongan satu posisi komisaris di tubuh BPR Gemilang. Namun, kondisi tersebut telah dilaporkan secara resmi oleh pihak direksi kepada OJK sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan lembaga keuangan.

“Memang benar saat ini terdapat kekosongan satu komisaris pada BPR Gemilang, yang seharusnya 2 orang. Namun hal tersebut sudah dilaporkan ke OJK, dan seluruh proses penanganannya berjalan sesuai ketentuan,” jelas Budi.

Ia menegaskan, Pemerintah Daerah selaku pemegang saham tidak tinggal diam. Proses seleksi calon komisaris telah dilakukan melalui panitia seleksi (pansel), dan saat ini tinggal menunggu tahapan lanjutan berupa uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) dari OJK.

“Pemda sudah melaksanakan proses penjaringan calon komisaris. Nama-nama yang memenuhi syarat akan diajukan ke OJK untuk mengikuti fit and proper test. Ini bagian dari mekanisme yang harus dilalui,” tambahnya.

Tak hanya komisaris, Pemda juga tengah memproses pengisian jabatan direksi. Saat ini, BPR Gemilang diketahui hanya memiliki satu orang direksi, dan tahapan seleksi untuk posisi tersebut juga telah rampung di tingkat pansel dan selanjutnya tinggal menunggu hasil ujian dan rekomendasi dari OJK tahapan untuk pengisian direksi dan komisaris dimaksud.

Budi menjelaskan, kondisi jumlah komisaris dan direksi saat ini masih berada dalam koridor regulasi yang berlaku. Mengacu pada Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, jumlah anggota dewan komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi.

“Dengan kondisi saat ini satu direksi, maka satu komisaris masih dalam batas ketentuan. Namun demikian, Pemda tetap berkomitmen untuk melengkapi struktur tersebut agar lebih optimal,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia memastikan bahwa operasional BPR Gemilang tetap berjalan normal dan berada di bawah pengawasan OJK.

“Sampai saat ini, kegiatan operasional bank tetap berjalan sebagaimana mestinya, dengan izin dan pengawasan langsung dari OJK. Tidak ada gangguan terhadap layanan kepada masyarakat,” ujarnya.

Pemerintah Daerah juga menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) di lingkungan BPR, termasuk melalui pengisian struktur manajemen yang sesuai aturan.

“Proses ini membutuhkan tahapan dan tidak bisa instan, karena harus melalui penilaian OJK. Yang jelas, kami serius dan sedang berproses,” tutup Budi.

Dengan langkah tersebut, Pemda berharap masyarakat tetap tenang dan percaya terhadap kinerja BPR Gemilang sebagai lembaga keuangan daerah yang terus berbenah sesuai regulasi.

IKKS Inhil Periode 2025–2029 Resmi Dikukuhkan, Bupati Inhil, Herman Tekankan Peran dalam Pembangunan Daerah

RIAUFAKTA.ID, ADV – Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, resmi mengukuhkan kepengurusan Ikatan Keluarga Kuantan Singingi (IKKS) Kabupaten Indragiri Hilir periode 2025–2029 dalam sebuah prosesi yang berlangsung khidmat di Hotel Top 5 Tembilahan, (10/4/2026) Jumat malam.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, para ketua paguyuban, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat Kuantan Singingi yang berdomisili di Inhil, serta undangan lainnya.

Ketua IKKS Inhil, Fajar Husen, dalam sambutannya menyampaikan bahwa IKKS terus berupaya memperkuat silaturahmi sekaligus meningkatkan peran masyarakat Kuantan Singingi di Indragiri Hilir melalui berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Ia menegaskan, ke depan organisasi akan tetap memprioritaskan program sosial keagamaan serta mendorong pengembangan sektor ekonomi dan kebudayaan dengan memperhatikan kondisi daerah.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Indragiri Hilir juga menyerahkan santunan kepada para lanjut usia sebagai bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati H. Herman menyoroti keberagaman profesi masyarakat Kuantan Singingi di Indragiri Hilir yang dinilainya menjadi kekuatan tersendiri dalam membangun daerah.

“Masyarakat Kuantan Singingi di Indragiri Hilir terdiri dari berbagai latar belakang, mulai dari guru, dokter, aparatur sipil negara, petani, pedagang, hingga pekerja di sektor informal. Ini merupakan potensi besar yang harus kita kelola bersama,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa kondisi sosial-ekonomi masyarakat masih menghadapi berbagai tantangan. Namun demikian, semangat kebersamaan dinilai menjadi modal utama untuk terus berkembang.

“Kondisi sosial-ekonomi masyarakat kita memang masih memiliki tantangan, tetapi juga banyak potensi yang bisa dikembangkan. Sebagian dari kita hidup dalam keterbatasan, namun semangat kebersamaan yang kita miliki selalu menjadi kekuatan untuk terus maju,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa IKKS memiliki peran strategis tidak hanya sebagai wadah silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dan gotong royong antaranggota. Ia berharap kepengurusan yang baru mampu menghadirkan dampak positif bagi organisasi maupun masyarakat luas.

“Dengan adanya organisasi ini, kita bisa saling berbagi informasi, membuka peluang usaha, serta meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat Kuantan Singingi yang ada di Indragiri Hilir. Hal ini tentu dapat terwujud apabila kita semua bersinergi dan bekerja sama,” tutupnya.

Bupati Inhil Tekankan Kejelasan Data Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Tindak Lanjut Satgas PKH

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN, (10/4/26) - Menindaklanjuti Surat Regional Head III Riau PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) pada 11 Maret 2026, terkait pengelolaan lahan berapa eks Perseroan Terbatas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Permohonan dukungan keamanan kawasan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang di pimpin secara langsung oleh Bupati Inhil H.Herman mengelar rapat bersama jajaran Forkopimda Inhil, Jum'at 10 April 2026.

Rapat yang dikemas dengan acara Kopi Morning disalah satu restoran seafood warung kopi yang ada di kota Tembilahan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Inhil, Asisten dan Kaban Kesbangpol Inhil.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari surat pihak Agrinas yang menjalankan mandat negara sebagai turunan dari hasil kerja Satgas PKH. Dalam hal ini, Agrinas diberikan amanah untuk mengelola sejumlah kawasan hutan yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, bahkan terdapat aktivitas perusahaan di dalam kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Bupati berharap seluruh pihak dapat mendukung program pemerintah tersebut.

“Bupati berharap program pemerintah ini tetap kita dukung bersama. Selain itu, diharapkan pihak Agrinas dapat turun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan data yang valid, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi, khususnya bagi masyarakat yang masih awam dan belum memahami persoalan ini,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi antar instansi dalam menyikapi kebijakan penertiban kawasan hutan, sekaligus memastikan prosesnya berjalan secara transparan, adil, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bupati Inhil Tekankan Kejelasan Data Dan Perlindungan Masyarakat Dalam Tindak Lanjut Satgas PKH

RIAUFAKTA.ID, ADV, (10/4/2026) - Menindaklanjuti Surat Regional Head III Riau PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) pada 11 Maret 2026, terkait pengelolaan lahan berapa eks Perseroan Terbatas yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Permohonan dukungan keamanan kawasan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang di pimpin secara langsung oleh Bupati Inhil H.Herman mengelar rapat bersama jajaran Forkopimda Inhil, Jum'at 10 April 2026.

Rapat yang dikemas dengan acara Kopi Morning disalah satu restoran seafood warung kopi yang ada di kota Tembilahan ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Inhil, Asisten dan Kaban Kesbangpol Inhil.

Pembahasan ini merupakan tindak lanjut dari surat pihak Agrinas yang menjalankan mandat negara sebagai turunan dari hasil kerja Satgas PKH. Dalam hal ini, Agrinas diberikan amanah untuk mengelola sejumlah kawasan hutan yang selama ini telah dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, bahkan terdapat aktivitas perusahaan di dalam kawasan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Tantawi Jauhari, dalam keterangannya menyampaikan bahwa Bupati berharap seluruh pihak dapat mendukung program pemerintah tersebut.

“Bupati berharap program pemerintah ini tetap kita dukung bersama. Selain itu, diharapkan pihak Agrinas dapat turun langsung ke lapangan untuk memberikan penjelasan dan sosialisasi kepada masyarakat dengan data yang valid, sehingga hak-hak masyarakat tetap terlindungi, khususnya bagi masyarakat yang masih awam dan belum memahami persoalan ini,” ujarnya.

Melalui pertemuan ini, diharapkan terbangun sinergi antar instansi dalam menyikapi kebijakan penertiban kawasan hutan, sekaligus memastikan prosesnya berjalan secara transparan, adil, dan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Bupati Inhil Pimpin Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan, Dorong Percepatan Infrastruktur 2026

GALERI FOTO, TEMBILAHAN - Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Fisik dan Keuangan Periode Maret Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Bapperida Inhil, Kamis (09/04/2026) Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi Jauhari, serta Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto.

Rapat tersebut diikuti seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, serta unsur terkait lainnya dalam rangka pengendalian dan percepatan pelaksanaan pembangunan daerah.

Bupati H. Herman menegaskan bahwa evaluasi realisasi fisik dan keuangan tahun 2026 difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur, dengan mendorong peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat guna memperkuat sektor pertanian serta mobilitas masyarakat.

Ia juga menyampaikan bahwa meskipun sebagian perencanaan masih mengacu pada tahun sebelumnya, realisasi fisik dan keuangan harus tetap dipacu secara maksimal guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Evaluasi ini bukan sekadar capaian angka, tetapi bagaimana program yang dijalankan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saya minta seluruh OPD bergerak cepat, fokus, dan menuntaskan kegiatan yang masih tertinggal,” tegasnya.

Lebih lanjut, Bupati memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan menekankan pentingnya kepatuhan terhadap batas waktu penyerapan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“DAK memiliki tenggat waktu yang ketat. Jangan sampai ada keterlambatan. OPD pengelola harus lebih proaktif dan memastikan seluruh pekerjaan selesai tepat waktu,” tambahnya.

Adapun poin-poin utama dalam evaluasi realisasi fisik dan keuangan Tahun 2026 meliputi:

Percepatan Anggaran: Mendorong optimalisasi akses dan penyerapan anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi guna memperkuat pembangunan daerah.

Peningkatan Infrastruktur: Memprioritaskan pembangunan jalan dan jembatan sebagai penunjang distribusi hasil pertanian dan konektivitas wilayah.

Kepatuhan Administrasi: Menghindari penumpukan realisasi fisik dan penyerapan anggaran di akhir tahun dengan tetap berpedoman pada regulasi yang berlaku.

Dampak Pembangunan: Menegaskan bahwa setiap program yang dilaksanakan merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memaksimalkan anggaran agar berdampak langsung bagi masyarakat.

Rapat evaluasi ditutup dengan penyampaian langkah-langkah tindak lanjut dari masing-masing OPD, serta penegasan komitmen bersama dalam meningkatkan capaian kinerja pembangunan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Kepala Badan Kesbangpol Zailani Taja Pengukuhan Pengurus FPK dan FKUB 2025-2030 dan Silahturahmi Bersama Forkopimda Inhil

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Indragiri Hilir, Zailani Taja Pengukuhan Pengurus FPK dan FKUB 2025-2030 dan Silahturahmi Bersama Forkopimda Kabupaten Indragiri hilir, (8/4/26) di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan.

Bupati Indragiri Hilir, Herman, menegaskan pentingnya peran Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial dan merawat keberagaman di daerah. Hal ini disampaikannya saat menghadiri pengukuhan pengurus FPK masa bakti 2026–2030 dan FKUB periode 2025–2030 yang dirangkai dengan silaturahmi bersama Forkopimda, Rabu (8/4) di Gedung Daerah Engku Kelana, Tembilahan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Herman hadir mengenakan kemeja batik rapi dan menyampaikan sambutan dengan penekanan kuat pada pentingnya persatuan di tengah keberagaman masyarakat Indragiri Hilir.

“Pengukuhan ini bukan sekadar seremonial, melainkan amanah besar untuk menjadi jembatan dialog dan perekat persatuan di tengah masyarakat,” tegas Herman.

Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Indragiri Hilir merupakan miniatur Indonesia yang dihuni oleh beragam suku, budaya, dan agama. Keberagaman tersebut, menurutnya, merupakan anugerah yang harus dijaga dan dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan.

Dalam arahannya, Bupati Herman menyampaikan tiga pesan utama kepada pengurus yang baru dikukuhkan.

Pertama, FPK dan FKUB diminta menjadi “penyejuk” atau cooling system dalam masyarakat dengan berperan aktif meredam potensi konflik, serta menangkal isu-isu intoleransi dan hoaks yang dapat memecah belah persatuan.

Kedua, pentingnya sinergi dan kolaborasi antara FPK, FKUB, pemerintah daerah, serta Forkopimda. Ia menekankan bahwa hubungan harmonis antara ulama, tokoh adat, dan pemerintah merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan daerah.

Ketiga, Herman mengajak seluruh elemen untuk terus merawat silaturahmi dan memperkuat komunikasi. Menurutnya, berbagai persoalan akan lebih mudah diselesaikan apabila dibangun dengan semangat kekeluargaan dan keterbukaan.

“Masalah seberat apa pun akan terasa ringan jika dikomunikasikan dengan baik dalam suasana kebersamaan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kata Herman, berkomitmen untuk terus mendukung program-program yang berorientasi pada penguatan pembauran kebangsaan dan moderasi beragama. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh masyarakat dapat hidup dengan aman, nyaman, serta bebas menjalankan ibadah dan aktivitas sosial.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Herman mengucapkan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dikukuhkan dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indragiri Hilir yang lebih maju, harmonis, dan sejahtera.