RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN, Mayoritas masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir menggantungkan hidup dari hasil perkebunan kelapa. Bahkan lebih dari 1 abad lamanya komoditas yang satu ini terus di pertahankan oleh masyarakat inhil secara turun temurun dalam pengelolaannya.
Persoalan ketidak pastian harga selama beberapa dekade silam bahkan hingga saat ini, membuat masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor ini tampak pasrah terhadap nasib mereka.
Ketiadaan konsep maupun formula yang mumpuni membuat para petani di kabupaten pesisir ini hanya mampu mengikuti mekanisme pasar yang ada, sehingga berapapun harga jual yang di patok oleh para pengusaha, itulah hasil yang mau tidak mau mereka terima.
Berbeda dengan perkebunan kelapa sawit dengan segala aturan dan perangkat Undang-undang yang menaungi para petaninya, komoditas perkebunan kelapa yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 700,ribu jiwa ini, sepertinya telah di anak tirikan, sebab tidak memiliki acuan harga dasar selaras mekanisme pasar. Akibatnya para petani tidak memiliki kepastian harga terendah sebagai patokan bagi komoditas yang mereka hasilkan.
Hal ini kemudian menjadi atensi serius bagi Haji Herman dengan melihat berbagai persoalan dan dinamika yang di hadapi oleh para petani saat masih menjabat sebagai Bupati Indragiri hilir. Ia pun telah melakukan berbagai telaah untuk memformulasi langkah-langkah strategis agar kepastian harga kelapa bisa dimiliki oleh para petani seperti layaknya komoditas perkebunan sawit dan komoditas lainnya. Apa lagi Inhil sendiri telah di kenal sebagai penghasil kelapa dunia terbesar bagi negara Indonesia.
Selain berupaya membuka kembali kran ekspor kelapa yang telah lama mati suri, Haji Herman pun telah berupaya dengan menyambangi kementrian yang ada, agar persoalan harga kelapa menjadi atensi serius pemerintah pusat untuk mengakomodir keinginan para petani di daerah nya. Hal ini dilakukan agar kepastian terhadap harga komoditas tersebut diharapakan memiliki dasar aturan setingkat Undang-undang maupun Peraturan Presiden terhadap acuan harga dasar bagi komoditas harapan utama masyarakat inhil.
Konsep inilah yang kemudian menjadi angin segar bagi para petani di kabupaten inhil, sehingga jika permohonan yang telah di ajukan oleh mantan Penjabat bupati inhil ini dapat di realisasikan oleh pemerintah pusat, sudah bisa di pastikan petani kelapa di kabupaten Indragiri hilir ini akan hidup lebih sejahtera. Hal ini selaras dengan program utama presiden Prabowo yang baru saja di lantik agar pemerintah daerah dapat mengentaskan kemiskinan serta melakukan swasembada di sektor energi terbarukan.
FOLLOW THE Riaufakta.id AT TWITTER TO GET THE LATEST INFORMATION OR UPDATE
Follow Riaufakta.id on Instagram to get the latest information or updates
Follow our Instagram