Jika Terpilih Jadi Bupati, Haji Herman Prioritaskan Pemekaran Inhil Utara dan Selatan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Upaya pemekaran Indragiri Utara dan Indragiri Selatan dari dulu didengungkan. Namun sampai saat ini pemekaran tersebut tidak terealisasi seperti yang diharapkan Masyarakat.

Upaya pemekaran selalu dijadikan isu yang sangat seksi dijadikan alat politik untuk kepentingan para politisi mendongkrak elektabilitas dan popularitas untuk menarik simpati Masyarakat.

Namun isu pemekaran ini diharapkan oleh Haji Herman tidak lagi dijadikan sebagai alat politik, tapi memang harus direalisasikan untuk pemerataan pembangunan mengingat wilayah Kabupaten Inhil sangat luas.

"Dulu dijadikan isu, tapi hari ini memang harus kita jadikan, jadikan hal yang konkrit (harus direalisasikan_red)," kata Haji Herman Calon Bupati Inhil, Selasa (8/10/2024).

Haji Herman mengatakan Inhil wajib dilakukan pemekaran karena wilayah Inhil sangat luas, 200 lebih desa dan kelurahan dengan rentang jarak yang sangat jauh. Tentunya memakan anggaran APBD sangat besar.

"Dari Pulau Burung ke ibu kota kabupaten memakan waktu 4 jam. Tentu saja harus dilakukan pemekaran. Ini jangan hanya jadi wacana, harus dilakukan," paparnya.

Maka dari itu, sambungnya, pemekaran Inhil Utara dan Inhil Selatan masuk dalam visi misi program prioritas Pasangan Calon (Paslon) Haji Herman-Yuliantini nomor urut 4 yang harus direalisasikan.

"Kenapa saya masukkan dalam visi misi, karena kalau kita menang jadi Bupati Inhil, paling lambat 6 bulan sudah harus di Perda kan sebagai pedoman kerja kita lima tahun kedepan," ungkapnya.

Lebih lanjut Haji Herman mengatakan, pemekaran merupakan hal yang sangat penting direalisasikan jika ditinjau dari aspek potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Inhil Utara dan Inhil Selatan.

"Inhil Utara dan Inhil Selatan memiliki potensi yang sangat besar. Secara kasat mata, Inhil Selatan memiliki potensi pertambangan. Disana ada batu bara dan galian C. Belum lagi potensi perkebunan dan wilayah wisata," sambungnya.

Wilayah Inhil Selatan memiliki lokasi wisata yang sangat bagus dikembangkan. Namun hal tersebut harus didukung dengan pembangunan infrastruktur jalan sebagai akses penunjang peningkatan perekonomian Masyarakat.

"Dari Dana Bagi Hasil (DBH) sawit kita bangun pembangunan jalan dari Pengalihan sampai ke Pekan Tua dengan nilai kurang lebih 50 miliar. Pembangunan jalan dari Sungai Ara sampai Kilo 8 dengan nilai 23 miliar,"

"Belum lagi di Pulau Kijang jembatannya kita perbaiki. Dalam waktu dekat jalan di Sungai Gergaji akan dilakukan skrap. Nanti kita akan turun lapangan meninjau pembangunan itu," sambungnya menjelaskan.

Begitu juga wilayah Inhil Utara yang memiliki potensi di bidang kelautan dan perikanan serta perkebunan kelapa yang sangat luas. Maka dari itu pemekaran wajib harus direal demi pemerataan pembangunan.

Salah satu syarat pemekaran adalah ketersediaan rumah sakit (RS). Untuk itu Haji Herman telah mendatangi Menteri Kesehatan (Menkes) mengkoordinasikan pembangunan rumah sakit di Inhil Selatan.

"Menkes telah meminta/menawarkan ke kita untuk dibangun persiapan RS. Syaratnya dicari Puskemas yang memiliki lahan kurang lebih 1 hektare untuk mengupgrade dari Puskesmas menjadi RS," terangnya.

Haji Herman berjanji akan berkoordinasi dengan Kemenkes mengenai pembangunan RS tersebut. Karena ketersediaan lahan seperti persyaratan pembangunan RS tersebut akan terpenuhi.

"Kita akan komunikasi kepada kementrian untuk menindaklanjuti hal itu," ungkapnya.

Terakhir Haji Herman menuturkan, pemekaran wilayah Inhil Utara dan Inhil Selatan menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan kendali dengan wilayah yang lebih sempit, untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pemekaran daerah secara langsung memberikan dampak terhadap tata kelola dan mempengaruhi pelaksanaan tugas pemerintahan yang akan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi.

"Rentang kendali yang lebih efektif dan efisien oleh pemerintah diharapkan mampu mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah baik Inhil Utara dan Selatan," tukasnya.

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat dioptimalkan dengan mendekatkan jangkauan antara pemerintah dan masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan secara demokratis.

"Adanya pemekaran wilayah akan memberikan dampak terhadap seluruh sektor, mulai sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan lainnya. Termasuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat supaya lebih mudah dijangkau." Tutupnya.