Dukung Swasembada Pangan, Dandim 0314/Inhil Hadiri Penanaman Padi Serentak di Tempuling

RIAUFAKTA.ID, TEMPULING - Komandan Kodim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han., menghadiri kegiatan penanaman padi secara serentak di Kelurahan Pangkalan Tujuh, Kecamatan Tempuling, Kamis (24/4/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya strategis mendukung target swasembada pangan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), khususnya dalam peningkatan produksi komoditas padi dan jagung.

Penanaman padi ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Inhil, Yuliantini, unsur Forkopimda Inhil, sejumlah Kepala OPD, Camat dan Forkopimcam Tempuling, Lurah Pangkalan Tujuh, serta Ketua dan anggota Kelompok Tani Karya Maju.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Inhil menekankan pentingnya sinergi dalam membangkitkan sektor pertanian daerah.

"Kita berharap Kabupaten Inhil ke depan mampu menjadi salah satu lumbung padi nasional, khususnya di Provinsi Riau," ujar Yuliantini. 

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah, petani, maupun sektor swasta, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. 

"Sinergi yang baik adalah kunci kesejahteraan masyarakat melalui pertanian," tambahnya.

Sementara itu, Dandim 0314/Inhil, Letkol Inf Fikky Nur Kuncoro Jati, S.H., M.Han. menegaskan komitmen TNI AD dalam mendukung program swasembada pangan nasional. 

Ia mengungkapkan bahwa Kodim 0314/Inhil saat ini tengah melakukan optimalisasi lahan pertanian di berbagai kecamatan sebagai bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani. 

"Kami berharap melalui kegiatan ini, semangat para petani untuk mengolah lahan dan menanam semakin meningkat, sehingga target ketahanan pangan daerah dapat tercapai dengan optimal," ujarnya.

Sebagai informasi, hingga April 2025, capaian tanam padi di Kabupaten Indragiri Hilir telah mencapai 10.450 hektare.

Sementara itu, realisasi tanam jagung hingga Maret 2025 tercatat seluas 39,1 hektare. Angka ini menunjukkan komitmen dan kerja keras berbagai pihak dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian daerah.

Perjuangan Standarisasi Harga Kelapa, Haji Ikbal Sayuti Kunjungi Kementerian Pertanian

RIAUFAKTA.ID, JAKARTA - Perjuangkan standarisasi kelapa, Anggota DPRD Provinsi Riau, H Ikbal Sayuti, bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia melakukan kunjungan resmi ke Kementerian Pertanian (Kementan) Republik Indonesia (RI).

Wakil rakyat kelahiran Kecamatan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) itu berupaya agar Kementan mengeluarkan kebijakan menetapkan standarisasi harga kelapa dengan tujuan harga jual kelapa masyarakat Riau tidak mengalami fluktuasi.

"Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya serius memperjuangkan nasib petani kelapa, khususnya terkait standarisasi harga kelapa yang hingga kini dinilai belum berpihak pada petani," kata Haji Ikbal Sayuti yang merupakan anggota Komisi II DPRD Riau itu, Rabu (23/4/2025) lalu.

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan konstruktif itu, Haji Ikbal menyampaikan langsung keresahan para petani kelapa Riau khususnya Inhil yang kerap kali dirugikan akibat fluktuasi harga yang tidak menentu. 

Politisi muda itu menekankan bahwa salah satu penyebab utama dari ketidakstabilan harga kelapa tersebut adalah kuatnya pengaruh oligarki pasar yang mengontrol harga di tingkat petani sehingga terjadinya monopoli harga oleh perusahaan.

"Tujuan kami jelas, yakni memperjuangkan keadilan harga bagi para petani kelapa agar mereka tidak terus-menerus menjadi korban permainan pasar oleh para pemodal besar. Petani harus dilindungi dengan regulasi yang jelas dan berpihak," jelasnya.

Selain itu dikatakan tokoh Inhil selatan (Insel) itu, bagaimana meningkatkan produktivitas petani dan lahan-lahan yang mati, sehingga lahan-lahan yang rusak bisa di gunakan lagi masyarakat untuk berkebun.

"Insyaallah juga ada bantuan peremajaan dan bibit kelapa. Namun juga dengan adanya efisiensi tentunya tidak bisa merata namun sebagian kecil dibantu," terangnya.

Ikbal juga menyampaikan tentang moratorium ekspor kelapa agar tidak ditutup oleh pemerintah, karena dengan adanya ekspor tentunya harga kelapa semakin tinggi. Petani kelapa di Riau khususnya kabupaten Inhil selama ini sudah cukup puas berpuluh-puluh tahun merasakan harga kelapa dengan murah.

"Dulu lebih mahal telur ayam dibandingkan dengan kelapa, jadi dengan adanya ekspor yang dibuka tentunya memberikan kesempatan untuk para petani bisa menikmati hasil dan bisa memberikan pendidikan kepada anak-anaknya, jadi saya sebagai anak petani sangat tidak setuju kran ekspor ditutup," ujarnya.

“Insyaallah dalam waktu dekat saya bersama Serikat Tani Islam Indonesia (STII) dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia akan mengunjungi Kementerian Perdagangan untuk membahas Moratorium ekspor kelapa,” sambung Ikbal Sayuti.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan dari STII dan Perhimpunan Petani Kelapa Indonesia turut menyampaikan data dan fakta di lapangan mengenai rendahnya harga beli kelapa di tingkat petani yang tidak sebanding dengan nilai jual di pasar nasional maupun internasional. 

Mereka juga mengusulkan agar pemerintah membentuk lembaga atau mekanisme pengawasan khusus yang bertugas memantau dan menetapkan harga kelapa secara berkala berdasarkan acuan yang adil.

Menanggapi hal itu, pihak Kementerian Pertanian menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan kepedulian para wakil rakyat dan organisasi tani terhadap nasib petani. 

Kementerian berkomitmen untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui kajian teknis dan koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM.

“Langkah seperti ini sangat penting, karena suara petani harus sampai ke pengambil kebijakan. Pemerintah pusat tentu tidak bisa berjalan sendiri, sinergi dengan DPRD dan organisasi tani akan menjadi fondasi kuat dalam merumuskan kebijakan yang berkeadilan,” ujar salah satu pejabat Kementerian.

Haji Ikbal juga menyampaikan bahwa kunjungan ini bukan akhir, tetapi awal dari rangkaian langkah konkret untuk memperjuangkan regulasi harga komoditas kelapa yang berpihak kepada rakyat kecil. 

Ia berharap, dalam waktu dekat akan ada pertemuan lanjutan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan koperasi petani.

Dengan langkah ini, diharapkan akan tercipta sistem perdagangan kelapa yang transparan, adil, dan menjamin keberlanjutan hidup para petani kelapa di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau yang menjadi salah satu sentra utama produksi kelapa nasional.

PLT Kabid Kesbangpol Inhil Kamaluddin Laksanakan Seleksi Paskibraka Tingkat Kabupaten

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) melaksanakan Seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat kabupaten tahun 2025 pada Selasa, 22 April 2025, bertempat di Venue Futsal Tembilahan. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pelajar tingkat SMA/SMK dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Indragiri Hilir.

Seleksi dibuka secara resmi dan dihadiri oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil Bidang Perekonomi dan Pembangunan, Junaidy Ismail, serta perwakilan dari TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Asisten II Junaidy Ismail menyampaikan motivasi kepada seluruh peserta agar menjalani proses seleksi dengan semangat dan menjaga kondisi fisik selama mengikuti tahapan seleksi.

“Jangan merasa terbebani selama masa seleksi. Tetap jaga kesehatan karena kegiatan ini membutuhkan stamina yang baik,” ujar Junaidy. Ia juga mengingatkan agar para peserta menerima hasil seleksi nantinya dengan lapang dada.

Seleksi ini merupakan upaya untuk memilih putra-putri terbaik daerah yang akan mengemban tugas kehormatan sebagai pengibar bendera merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2025.

Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang pembinaan karakter, kedisiplinan, dan semangat kebangsaan bagi generasi muda Kabupaten Indragiri Hilir.(ADV)

Bupati Inhil Akan Menuntaskan Tunda Bayar Tahun Anggaran 2024 Kepada Para Rekanan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) akan menuntaskan tunda bayar kegiatan tahun 2024 kepada para rekanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Inhil, Haji Herman, saat Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruangan Banggar DPRD Inhil.

"InsyaAllah seluruh tunda bayar akan kita bayarkan kepada rekanan," kata Haji Herman saat Penyampaian Pidato Pengantar Bupati Inhil Terhadap LKPJ Tahun 2024, Senin (21/4/2025).

Haji Herman menegaskan, pembayaran utang kegiatan Tahun 2024 dengan pihak ketiga merupakan suatu kewajiban yang harus diselesaikan di Tahun 2025 ini.

"Alhamdulillah kita sudah selesai melakukan efesiensi, mudah-mudahan seluruh tunda bayar itu akan kita akomodir (dibayarkan_red)," terangnya.

Mengenai terjadinya tunda bayar di tahun 2024, dikarenakan keuangan daerah Inhil mengalami defisit anggaran  kurang lebih sebesar 400 miliar.

Kondisi defisit tahun 2024 tersebut dikarenakan antara pendapatan dan belanja tidak balance (seimbang), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai pembiayaan tidak mencukupi.

Untuk diketahui, Rapat Paripurna ke 9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025 di Ruangan Banggar DPRD Inhil dihadiri Bupati Inhil Haji Herman didampingi Wakil Bupati Inhil Yuliantini, Ketua DPRD Inhil bersama jajaran, Prokopimda, serta seluruh OPD dilingkungan Pemkab Inhil.

Asisten II Setda Inhil Junaidi Ismail Hadiri Rakor Rutin Pengendalian Inflasi

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) H. Herman yang diwakili oleh Asisten II Setda Inhil, Junaidi Ismail, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) rutin Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat serta Sosialisasi Pengentasan Kemiskinan. 

Kegiatan ini digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dari Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (21/4/2025).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan diikuti oleh para Gubernur, Bupati, serta Wali Kota se-Indonesia. 

Dalam arahannya, Mendagri menyampaikan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam mengendalikan inflasi serta mendukung program prioritas nasional.

"Presiden Republik Indonesia memberikan perhatian khusus terhadap keberlanjutan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya strategis dalam pengentasan kemiskinan. 

Oleh karena itu, diperlukan penyiapan peserta didik dan sinergi antar pemerintah daerah dalam pelaksanaannya," ujar Tito Karnavian.

Asisten II Setda Inhil, Junaidi Ismail, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Inhil siap mendukung penuh program-program pusat, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. 

"Kami di daerah akan segera menindaklanjuti hasil rapat ini dengan melakukan koordinasi lintas OPD agar pelaksanaan program Sekolah Rakyat berjalan optimal dan terintegrasi dengan upaya pengentasan kemiskinan di Inhil," ungkap Junaidi.

Dalam rapat tersebut juga dibahas perkembangan inflasi nasional per Maret 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, inflasi tahun ke tahun (Maret 2025 terhadap Maret 2024) tercatat sebesar 1,03 persen, sementara inflasi bulan ke bulan mencapai 1,65 persen. Indonesia saat ini menempati peringkat ke-34 dari 186 negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia.

"Ini adalah capaian yang patut kita syukuri, namun tetap perlu diwaspadai agar inflasi tidak melonjak di tengah dinamika global," ujar Mendagri Tito.

Pemerintah daerah diimbau untuk terus melakukan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan program perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Wabup Inhil Yuliantini Sambangi Masyarakat Sumber Jaya, Pererat Tali Silaturahmi Dalam Momentum Halal Bihalal

RIAUFAKTA.ID, ADV, (20/4/2025) – Dalam suasana penuh kehangatan dan kebersamaan, Wakil Bupati Indragiri Hilir (Inhil), Yuliantini, menghadiri acara halal bihalal dan silaturahmi bersama masyarakat Desa Sumber Jaya, Kecamatan Teluk Belengkong, pada Minggu (20/04/2025). 

Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Masjid Al-Muhajirin dan turut dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Inhil.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Camat Teluk Belengkong, para Kepala Desa se-Kecamatan Teluk Belengkong, serta masyarakat dari berbagai desa sekitar yang antusias mengikuti kegiatan.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Yuliantini mengapresiasi terselenggaranya kegiatan halal bihalal yang diinisiasi oleh Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Kecamatan Teluk Belengkong. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat ukhuwah islamiyah antara masyarakat dan pemerintah daerah.

“Saya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Halal bihalal seperti ini bukan hanya sebagai ajang silaturahmi, tapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” ungkapnya.

Selain menjalin silaturahmi, Wabup Yuliantini juga memanfaatkan kunjungannya untuk melihat langsung kondisi infrastruktur, perkembangan sektor perekonomian, serta potensi perkebunan di Desa Sumber Jaya dan sekitarnya.

Ia juga meminta doa serta dukungan dari masyarakat agar dirinya bersama Bupati H. Herman dapat terus menjalankan amanah dan memberikan yang terbaik bagi kemajuan Kabupaten Indragiri Hilir.

Bupati Inhil Herman Pimpin Rapat Evaluasi Pengawasan Angkutan Barang di Tembilahan

RIAUFAKTA.ID, TEMBILAHAN - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menggelar rapat evaluasi posko sosialisasi dan pengawasan angkutan barang masuk Kota Tembilahan pada Minggu malam, 21 April 2025. Kegiatan ini berlangsung di ruang rapat kediaman Bupati Indragiri Hilir, yang dipimpin langsung oleh Bupati Inhil, Herman, serta dihadiri oleh Asisten II Setda Inhil, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan, dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pengawasan terhadap aktivitas bongkar muat angkutan barang di dalam Kota Tembilahan yang selama ini dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan kemacetan dan membahayakan pengguna jalan.

 Berdasarkan laporan pelaksanaan, posko pengawasan yang didirikan di depan Terminal Bandar Laksamana Indragiri telah beroperasi selama 24 jam sejak 9 April hingga 22 April 2025.

Dalam laporan hasil monitoring, tercatat sebanyak 582 unit mobil angkutan barang telah melewati posko sejak tanggal tersebut. Dari jumlah itu, 551 unit kendaraan berhasil diterbitkan izin setelah melalui proses pemeriksaan, sementara 33 unit diarahkan untuk bongkar muat di Terminal Bandar Laksamana Indragiri, dan 13 unit kendaraan diputar balik karena melanggar ketentuan. Selain itu, tercatat pula sebanyak 75 kartu KIR kendaraan dijaminkan di posko sebagai bagian dari penertiban administrasi.

Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, dalam arahannya menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini sangat penting demi menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas di kawasan perkotaan.

“Kegiatan pengawasan ini perlu terus ditingkatkan agar aktivitas bongkar muat barang tidak lagi dilakukan di bahu jalan dalam Kota Tembilahan,” tegas Bupati H. Herman.

Dari rapat evaluasi tersebut disimpulkan bahwa kegiatan pengawasan dapat berjalan efektif jika dilaksanakan secara terintegrasi dan berkelanjutan, serta didukung penuh oleh seluruh pihak terkait. 

Beberapa saran yang dihasilkan di antaranya perlunya instruksi resmi dari Bupati terkait pengawasan dan penindakan angkutan barang, pembentukan satgas operasi gabungan, serta peningkatan kolaborasi dengan pihak kepolisian untuk penindakan tilang elektronik terhadap kendaraan yang melanggar aturan.(ADV)